Indonesia is committed to reducing its greenhouse gas emissions significantly through reducing deforestation, forest degradation, and peatland conversion. Kami menunjukkan bagaimana perubahan politik menjadi sebuah tantangan bagi implementasi proyek karbon hutan, yang menggambarkan risiko besar dari mitigasi perubahan iklim melalui kompensasi. Kami berpendapat bahwa konflik teritorial mencerminkan kepentingan aparat-aparat negara yang kontradiktif yang dipengaruhi oleh aktor masyarakat yang berorientasi konservasi maupun yang berorientasi pembangunan, lagipula terpengaruh institusi perencanaan supra nasional.ĭalam kasus kami, persaingan itu kelihatan melalui konsep-konsep pembangunan dan tanah milik yang tidak konsisten. Secara empiris kami melakukan penelitian kualitatif di Provinsi Jambi, Sumatera. Artikel ini didasarkan pada pendekatan konseptual baru yang berdasarkan ekologi politik, politik skala dan teori negara untuk menyelidiki proyek-proyek negara yang makin senjang dan bersifat transnasional. Inisiatif Karbon Berbak tumpang tindih dengan sebuah proyek pemukiman yang memicu keributan antara berbagai aparat negara, aktor transnasional, dan petani.
Kasus yang disajikan di sini merupakan sebuah contoh kontroversial baru dalam hal konservasi. Lahan gambut di Indonesia dapat dianggap sebagai arena konflik dimana berbagai proyek negara dan para aktor bersaing. We show how political change challenges the implementation of a forest carbon project, illustrating the high risks of mitigating climate change through offsetting. In our case, the contestation becomes visible through inconsistent notions of development and property.
We argue that the territorial conflicts mirror the contradictory interests of different state apparatuses influenced by conservation-oriented and development-oriented actors in society but also by supra-national planning institutions. Empirically we draw on qualitative research conducted in the province of Jambi, Sumatra. This article is based on a novel conceptual approach building on political ecology, politics of scale and state theory for investigating divergent and transnationalised state projects.
The Berbak Carbon Initiatives overlap with a settlement project, inducing struggles among different state apparatuses, transnational actors, and peasants. The case presented here stands for a new conservation controversy. Indonesia's peatlands can be considered as conflict arenas where different state projects and actors compete.
0 kommentar(er)
